Tag: BNI

Himpunan Bank-bank Negara Mulai Salurkan Bansos, Segini Besarannya!

Himbara mulai salurkan bansos

Himpunan Bank-bank milik negara (Himbara) mulai menyalurkan bantuan sosial pada masa PPKM Darurat mencapai sekitar 47,4 triliun kepada 26,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Direktur Hubungan Kelembagaan PT. BNI (Persero) Tbk Sis Apik mennyebut bahwa penyaluran bansos itu terdiri dari penyaluran Kartu Sembako yang terdiri dari sembilan tahap.

Lalu, juga berupa penyaluran kepada Program Keluarga Harapan (PKH).

“Untuk realisasinya kepada PKH mencapai 98,22 persen dengan total nominal sebesar Rp. 47,4 triliun” ungkap Ketua Himbara Sunarso dikutip dalam Kinerja Himbara dalam penyaluran Bansos 2021, Jumat (3/9/2021)

Perinciannya sebagai berikut:
Untuk penyaluran Kartu Sembako tahap 1-6 mencapai Rp. 17,98 triliun
– BRI Rp. 6,27 triliun
– Mandiri Rp. 4,28 triliun
– BNI Rp. 6,7 triliun
– BTN Rp. 725,01 miliar

Untuk penyaluran Kartu Sembako tahap 7-9 mencapai Rp. 9,44 triliun
– BRI Rp. 3,36 triliun
– Mandiri Rp. 2,15 triliun
– BNI Rp. 3,51 triliun
– BTN Rp. 411,17 miliar

Dan untuk penyaluran PKH mencapai 20,04 triliun
– BRI Rp. 7,97 triliun
– Mandiri Rp. 4,09 triliun
– BNI Rp. 7,29 triliun
– BTN Rp. 681,85 miliar

Tugas Himbara Dalam Menyalurkan Bansos

Bank BUMN mulai salurkan bansos

Meski begitu, penyaluran bansos oleh para bank milik BUMN tersebut tidak semuanya berjalan mulus. Sis Apik mengungkapkan ada juga beberapa kendala yang dihadapi sehingga dana bansos tidak bisa disalurkan kepada penerima dan berakhir dikembalikan ke kas negara.

“Himbara sudah mengembalikan dana bantuan baik Kartu Sembako maupun PKH dengan total nominal sebesar Rp435 miliar sampai 31 Agustus 2021,” pungkasnya.

Pengembalian dana yang dilakukan oleh BRI sebesar Rp163,36 miliar, Mandiri Rp77,68 miliar, BNI Rp173,64 miliar, dan BTN Rp21,03 miliar.

Baca Juga ⇓⇓⇓

Akulaku Finance Yakin Bisnis PayLater Akan Meningkat di Tahun 2021

Dirinya juga mengatakan pengembalian ini dilakukan karena ternyata ada ketidaksesuaian data penerima, sehingga agar tetap tepat sasaran dikembalikan dulu ke negara sambil menunggu hasil verifikasi dari pemerintah.

Tak hanya menyalurkan bansos, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bank-bank pelat merah juga menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha kecil. Total penyaluran BPUM mencapai Rp14,11 triliun per 31 Agustus 2021.

Namun Sunarso menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Himbara dalam menyalurkan Bansos yaitu melakukan proses pembukaan rekening bank terkait dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai peraturan Kementerian Sosial.

Setelah mencetak KKS dari Kemensos dengan SLA 30 hari, lalu melakukan pelaporan progress data penyaluran dana bantuan tersebut.

Kemudian nantinya melakukan koordinasi bersama-sama dengan Tim Koordinasi Tingkat 1 dan 2 dalam hal pendistribusian KKS, baik monitoring maupun tahap evaluasi penyaluran.

Dan menindaklanjuti peraturan dari Kemensos untuk melakukan pemblokiran serta mengembalikan dana bantuan sosial tersebut ke Kas Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kemenkumham Tunjuk Bank BNI Untuk Menjadi Bank Mitra Aplikasi Perseroan Perorangan

PT Bank Negara Indonesia Tbk (persero)(BNI) resmi telah ditunjuk kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu bank mitra dalam implementasi aplikasi perubahan dan menyampaikan laporan keuangan.

“sebgai bagian dari pemerintah, kementerian Hukum dan HAM Indonesia terut berupaya untuk membantu sekrtor usaha, khususnya kepada bisnis UKM, melalui hadirnya bentuk badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan yang merupakan sebuah terobosan pertama di dunia.” terang menteri hukum.

Pemerintah berharap dengan adanya aplikasi membantu UKM Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lainnya, Selain itu, aplikasi tersebut dirancang user friendly sehingga para pelaku usaha kecil dapat segala lapisan dan dapat digunakan tanpa memerlukan bantuan orang lain.

Selain itu Bank BNI juga senantiasa mendorong para wirausaha baru untuk terus meningkatkan kapasitas, termasuk dalam hal digitalisasib untuk memperluas usahannya sampai macannegara.

Bank BNI juga sudah memili Xpora yang meruoajan one stop solution yang memungkinkan pelaku UMKM untuk Go Productive , Go Digital, dan Go Global, Spora akan memanfaatkan keberadaan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI untuk mempertemukan para pelaku UMKM Indonesia dengan para potential buyer di uar negeri,” Terang Henry sedang di tutip media.

Dengan adanya aplikasi ini, para pengusaha UMKM sudah dapat memiliki badan usaha yang berbadan hukum hanya dnegan tiga langkah, yaitu membuat akun personal, mengisi form pendaftaran formulir yang sudah di sediakan, dan mencetak bukti pendaftaran dalam aplikasi yang sudah tertera didalamnya.

Selain itu, dengan aplikasi perseroan perorangan juga terkoneksi dengan sistem Online Single Submission (oss) sehingga para pelaku usaha dapat langsung melanjutkan proses perizinan hingga mendapatkan nomer induk usaha yang sudah di jalan kan oleh pengusaha UKM Indonesia.

Dengan kemudahan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia dalam perndirian badan hukum perseroan perorangan, pelaku UMK dan generasi milenial diharapkan dapat mengubah mindset dan lebih percaya diri untuk memulai suatu bisnis yang akan di jalankan oleh seorang UKM, sehinggak dalam memberikan lapangan kerja kepada orang yang mnembutuhkan pekerjaan saat di situasi yang sekarang ini.