Tag: Otoritas Jasa Keuangan

Mengulik Sejarah Kembali Mengapa Bank Century Bisa Bangkrut?

Mengulik Sejarah Kembali Mengapa Bank Century Bisa Bangkrut?

Detik demi detik terus berjalan dan waktu tidak akan pernah berhenti. Namun kasus dari sejarah di masa lampau akan terus diingat dan dijadikan pelajaran untuk kita dalam menjalani hari ini dan hari yang akan datang. Tak jarang, banyak kasus-kasus dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini yang masih belum terselesaikan.

Tahun 2021 ini yang sedang dijalani pun tak bisa membuat Indonesia akan jadi lebih baik. Masalah-masalah di tahun-tahun sebelumnya pun berulang menjadi rentetan masalah di tahun berikutnya. Seperti hutang negara yang seperti bom waktu makin hari makin meningkat seperti bom waktu, para koruptor yang kian hari makin bertambah, kemiskinan terjadi dimana-mana dan semakin meningkat, para kriminalitas yang kian marak, kondisi politik yang kacau balu dan masih banyak lagi. Meski sudah berganti-ganti presiden namun masalah akan selalu mengintai Tanah Air.

Salah satunya ialah masalah mengenai Century yang sudah bertahun-tahun belakangan ini sangat menguras kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Berbagai macam sorotan media pun tak kalah untuk ikut andil dalam mengangkat kasus ini ke atas publik. Sehingga, untuk seluruh masyarakat di Indonesia bisa paham dan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para penguasa dan pejabat tinggi lainnya. Mengapa kasus Century begitu amat rumit? Apakah sebenarnya yang terjadi di balik Century ini?

Di tengah kehidupan Indonesia yang begitu rumit, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakann yang sangat jauh dari kepentingan masyarakat. Pada akhir tahun 2008, Bank Century yang sudah bangkrut itu dibantu oleh pemerintahan dengan dana sekitar Rp. 7 triliunan.

Dana yang teramat besar itu diberikan secara cuma-cuma kepada segelintir pejabat konglomerat pemilik dan nasabah dari Bank Century. Skandal Century merupakan skandal keuangan paling besar dengan urutan kedua setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai lebih dari Rp. 600 triliun. Hingga saat ini masih dalam pengejaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para badan pemerintahan yang berwenang dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca Juga⇓⇓⇓

Waspada! Modus Baru Pinjol Ilegal Transfer Dana Langsung Masuk ke Rekening

Kronologis Kasus Dana Talangan Bank Century

Kronologis Kasus Dana Talangan Bank Century

Jika kita lihat kilas balik secara kronologis mengenai Skandal Bank Century ini di awali pada tahun 1989 oleh pendiri Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC), Robert Tantular. Kemudian di tahun 1999 tepatnya di bulan Maret, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas untuk kali pertamanya. Namun Robert Tantular dinyatakan oleh Bank Indonesia (BI) tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan yang berlaku saat itu.

Kemudian, lanjut lagi di tahun 2002, Auditor Bank Indonesia menemukan hal aneh yakni rasio modal dari Bank CIC turun amblas sampai dengan minus 83,06 persen dan Bank CIC dinyatakan kekurangan modal sebesar Rp. 2,76 triliun. Hingga pada Maret 2003, Bank CIC melalukan penawaran umum terbatas ketiga.

Lanjut di bulan Juni pada tahun yang sama, Bank CIC melakukan kembali penawaran umum terbatas keempat. Sampai tahun 2003, Bank CIC diketahui mendapatkan masalah yang dicurigai dengan adanya berkas surat-surat valuta asing dengan nominal hingga Rp. 2 triliunan yang diindikasikan tidak memiliki peringkat, berbunga sangat rendah, berjangka panjang, dan sulit untuk dijual.

Lalu BI menyarankan kepada Bank CIC untuk merger dengan bank lain dalam mengatasi ketidakberesan pada bank tersebut. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2004, dileburlah Bank Picco dan Bank Danpac ke dalam Bank CIC. Setelah merger antara ketiga bank itu, berubahlah namanya menjadi PT. Bank Century Tbk, dan Bank Century sendiri pada saat memiliki 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, dan 9 mesin ATM. Budi Sampoerna menjadi salah satu nasabah terbesar di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya pada bulan Juni 2005 silam.

Tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitas likuiditas karena beberapa nasabah besar seperti Budi Sampoerna menarik uangnya sebesar Rp. 2 triliun. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Terlebih pada tanggal 30 Oktober dan 3 November pada tahun 2008, banyak surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar nominalnya mencapai USD 56 juta.

Keadaan ini makin diperparah pada tanggal 17 November 2008, Antaboga Delta Sekuritas yang dipunyai oleh Robert Tantular sudah tak sanggup bayar kewajiban atas produk produk discreationary fund yang dijual Bank Century sejak akhir 2007.

Kemudian dengan cepat tanggapnya, Budiono yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mengadakan rapat konsultasi melalui telekonferensi dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang sedang berada di Washington D.C, Amerika Serikat bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Enam hari sejak pengambilalihan, LPS mengeluarkan dana Rp. 2,8 triliun pada Bank Century untuk menambah CAR menjadi 10 persen. Dikarenakan permasalahan tak kunjung selesai, Bank Century mulai menghadapi berbagai permasalahan seperti tuntutan dari ribuan investor Antaboga terkait penggelapan dana investasi mencapai Rp. 1,4 triliun yang diduga masuk ke kantong Robert Tantular.

LPS kembali mengucurkan dana lagi sebesar Rp. 2,2 triliun tepatnya pada tanggal 5 Desember 2008 dengan harapan bisa memenuhi peningkatan kesehatan bank. Kemudian di akhir penghujung tahun 2008, Bank Century mencatat kerugian yang dialaminya hingga mencapai angka Rp. 7,8 triliun.

Bank yang dianggap mendapat perlakuan istimewa dari BI ini masih tetap diberikan kucuran dana sebesar Rp. 1,6 triliun tepatnya pada 3 Februari 2009. Padahal status bank ini dinyatakan lumpuh tak berdaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada suap menyuap antara pejabat maupun penegak hukum yang berkaitan. Sehingga, KPK gencar melakukan penyelidikan.

1 April 2009, KPK menangkap petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun, penangkapan itu digagalkan karena diketahui oleh Jenderal Bambang Danuri yang merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI). Sejak kejadian itu, hubungan anter kedua belah pihak kurang harmonis antara KPK dengan POLRI.

Kemudian pada bulan Juni, Bank Century mencairkan dana nasabah Budi Sampoerna yang diduga diselewengkan oleh Robert sebesar Rp. 190 miliar. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Budi yang menganggap bahwa tidak menerima sepersen pun uang dari Bank Century. Atas pernyataan tersebut, LPS kembali mengucurkan dana kembali kepada Bank Century sebesar Rp. 630 miliar untuk menutupi CAR. Sehingga jika ditotalkan dana yang semuanya dikucurkan oleh LPS kepada Bank Century sekitar Rp. 7 triliun.

Baca Lain: Fantastis! BCA Kantongi Laba Bersih 14,5 T, Naik 18,1%

DPR kemudian turun tangan dalam menangani masalah ini yang juga memanggil Sri Mulyani, Menteri Keuangan, untuk dimintai penjelasan mengenai pembengkakan kucuran dana sebesar Rp. 7 triliun tersebut. Awal mulanya, hanya dimintai persetujuan sebesar Rp. 1,3 triliun namun Sri Mulyani berpendapat bahwa jika Bank Century ditutup maka nanti akan berdampak pada sistemik perbankan di Indonesia.

Makin hari makin rumit kasus yang dialami oleh Century karena menyeret beberapanama pejabat tinggi yang terlibat di dalamnya. Bahkan pada waktu itu, mantan presiden yang juga turut mengomentari kasus Century yang katanya ada perampokan di Bank Indonesia. Akhirnya Robet Tantular pun di proses dan divonis oleh penegak hukum dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara atau denda Rp. 50 miliar.

Selain itu, di tanggal 30 September 2008, BPK akhirnya menemukan lagi kejanggalan dalam masalah pengucuran dana pada Bank Century. Atas penemuan tersebutlah, BPK kemudian membentuk Panitia Khusus Hak Angket dengan beranggotakan 139 orang dari 8 fraksi.

Waspada! Modus Baru Pinjol Ilegal Transfer Dana Langsung Masuk ke Rekening

Waspada! Modus Baru Pinjol Ilegal Transfer Dana Langsung Masuk ke Rekening

Akhir-akhir ini masyarakat diresahkan dengan adanya transferan dana yang tiba-tiba masuk ke rekening. Padahal masyarakat tidak merasa mengajukan pinjaman online ke suatu perusahaan Fintech Lending tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta untuk seluruh masyarakat agar mewaspadai modus-modus yang membuat resah yang dilakukan oleh para perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dalam beberapa kasus, jika nasabah tidak berhati-hati, tak awas, dan malah menggunakan dana ‘nyasar’ tersebut akan menjadi sasaran empuk bagi pinjol ilegal tersebut. Nantinya mereka akan diminta untuk membayar pinjaman online tersebut yang tak pernah diajukan pada sebelumnya. Kemudian penagih akan dengan mudahnya mengakses data pribadi, bersikap tidak sopan saat menagih bahkan mengancam dan juga mengintimidasi korban.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) yang sekaligus merupakan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing mengimbau kepada para masyarakat agar lebih waspada pada awalnya. Masyarakat juga diminta agar tidak terjebak pada berita palsu yang berisikan link fiktif dan tidak menuliskan data diri sendiri di situs-situs yang belum dipastikan kebenarannya. Karena ada kemungkinan jika kita meng-klik link tautan yang awalnya menawarkan sejumlah penawaran menarik yang ternyata abal-abal atau hoaks.

Baca Artikel Lain:

Fantastis! BCA Kantongi Laba Bersih 14,5 T, Naik 18,1%

“Tak jarang masyrakat kita seringkali terjebak dalam situasi ini yang mendapatkan berita-berita palsu yang didalamnya terdapat link tautan palsu yang jika di klik maka akan mengarahkan ke halaman yang abal-abal dan data diri kita yang sifatnya privasi kemungkinan sudah diculik dan dicuri oleh mereka,” jelas Tongam beberapa hari lalu.

Menurut dia, hal ini terlihat dari indikasi rekening masyarakat uang sebenarnya dibagikan oleh mereka sendiri karena terjebak di situs website palsu. Bisa jadi kemungkinan terjadi seperti pernah mengisi kolom data diri beserta nomor rekening aktif di penipuan dengan modus undian berhadiah bodong.”

Selain itu, OJK juga kembali menegaskan bahwa platform fintech peer-to-peer (P2P) lending yang resmi tidak diperbolehkan untuk mengakses jaringan komunikasi pribadi seperti SMS dan aplikasi perpesanan instan dalam hal menawarkan layanan pinjaman online.

OJK Mengimbau Masyarakat Luas Agar Tidak Mudah Mempercayai Modus Pinjol Lainnya

OJK Mengimbau Masyarakat Luas Agar Tidak Mudah Mempercayai Modus Pinjol Lainnya

Jika masyarakat menerima penawaran pinjaman online dari SMS atau aplikasi WhatsApp, masyarakat diminta untuk membiarkan saja, menghapus pesannya dan harus memblokir nomor pinjol ilegal tersebut. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat untuk mengatasi modus penagihan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh para pinjol ilegal dalam hal menagih pembayaran padahal masyarakat tidak merasa melakukan pengajuan pinjaman online.

“Abaikan dan harus diblokir kontak penagihnya. Jika ada tindakan mengancam dan mengintimidasi, segera lapor ke kepolisian terdekat,” menurut keterangan dari OJK pada Rabu (15/9/2021).

OJK selalu mengingatkan kepada para masyarakat agar dapat lebih berhati-hati lagi untuk menjaga keamanan data pribadinya. Caranya cukup mudah, jika mendapatkan link dari sumber yang tidak dapat dipercaya, hindari dan jangan meng-klik link atau tautan tersebut yang dikirimkan via SMS, WhatsApp atau pun melalui email pribadi.

Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun juga meminta seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti lagi saat mengisi formulir apapun secara digital sekalipun formulir fisik.

Menurutnya, sebab data diri yang dicuri tersebut bisadi perjualbelikan bahkan bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan yang sfatnya scam atau jenis tindakan kriminal yang menyangkut informasi data pribadi seseorang dalam digital.

“Salah satu dari sekian banyak kasus pinjaman online berawal dari pelaku yang sudah mendapatkan data diri seseorang mulai dari data pribadi sampai nomor rekening bank dari formulir-formulir yang sering ditawarkan oleh tim marketingnya. itu dokumen masyarakat yang mengisi suatu blanko di mal-mal, tempat umum seperti penjualan pulsa voucher dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Mantap! Bank Digital Berlomba Memberikan Bunga Tinggi

Tren Bank Digital Berlomba Memberikan Bunga Tinggi

Seperti yang kita ketahui, perang antar bank digital akhir-akhir semakin ketat adanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan melalui POJK 12/2021 tentang Bank Umum pada pertengahan bulan Agustus lalu.

Dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai bank digital, respon para investor sangat, terbukti dengan peningkatan jumlah harga saham di perdagangan bursa efek. Ketentuan ini juga dinilai mengakomodasi perkembangan digitalisasi di industri perbankan di Indonesia.

Pada awal tahun 2021, industri perbankan di Tanah Air sudah digemborkan dengan kehadiran bank digital. Tepat pada bulan Juni lalu, OJK menyebut beberapa bank ini sudah menyatakan dirinya sebagai bank digital, diantaranya:

  1. Jenius, dari Bank BTPN Indonesia
  2. Wokee, dari Bank Bukopin
  3. TMRW, dari Bank UOB Indonesia
  4. Jago, dari Bank Jago
  5. Digibank, dari Bank DBS Indonesia

Kemudian, aplikasi layanan mobile banking dari MNC Bank yakni MotionBanking resmi meluncur pada Juni 2021. Lalu aplikasi blu by BCA Digital yang resmi dirilis pada 2 Juli lalu. Sejumlah bank lainnya yang dalam proses go digital seperti Bank BRI Agroniaga, Bank Capital, Bank Harda Internasional, Bank QNB Indonesia, dan KEB Hana Bank.

Baca Lain⇓⇓⇓

Wow! Uang Koin Jadul Indonesia Dijual hingga Ratusan Juta di Markerplace

Sementara itu, Presiden Direktur Utama Bank BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa hanya akan ada 3 bank digital yang dapat menguasai di Indonesia.

“Jika kita bernostalgia sekitar awal tahun 1990, Indonesia mempunyai sekitar 200 bank, namun tepat pada tahun 1998, terfilterisasi secara alam, jadi sekarang kemungkinan besar hanya 8-9 bank yang dapat menguasai pangsa pasar.” ujar Jahja

“Dengan demikian, saya juga berpikir yang sama bahwa tren bank digital juga akan seperti itu, hanya ada 3 yang mempunyai kekuatan untuk berlanjut” lanjutnya.

Sebagai contoh di Korea Selatan hanya memiliki satu bank digital saja yakni Kakao Bank, dengan capaian pendapatan per kapita sekitar US$33,790 di tahun 2019.

“Selain itu, di Jepang dan Thailand hanya punya satu bank digital dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Artinya, at the end of the day (pada akhirnya) si setiap negara itu hanya mempunyai 1 bank digital dengan kekuatan besar dan tidak akan lebih dari 3, itu menurut saya.” tegasnya.

Fokus Bank Digital yakni Menghimpun Dana

Fokus Bank Digital yakni Menghimpun Dana

Salah satu strategi utama bank digital yakni menggenjot penghimpunan dana atau funding. Maka dari itu, tak heran banyak bank digital yang berlomba-lomba memasang strategi menarik nasabah baru untuk menyimpan dana sebanyak mungkin di rekening bank tersebut.

Sebagai contoh, NEO+ aplikasi resmi dari Bank Neo Commerce yang menawarkan bunga simpanan yang sangat tinggi. Di kutip dari akun Instagram resmi Bank Neo Commerce, bank digital tersebut menawarkan sejumlah bunga tabungan sekitar 6 persen per tahun dan bunga simpanan deposito sekitar 8 persen pertahunnya.

Disisi lain, yang tak kalah menarik seperti SeaBank yang merupakan bank digital dari marketplace terbesar se-Asia Tenggara, mengumumkan di aplikasinya bahwa bunga yang dibayarkan secara harian.

Selain itu, SeaBank juga menawarkan gratis biaya transfer antar bank, biaya admin dan juga biaya lainnya khusus pengguna Shopee. Dikarenakan aplikasi SeaBank dapat terhubung langsung dengan e-commerce Shopee.

Sebenarnya bunga simpanan yang ditawarkan oleh para bank digital sudah diatas tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di Indonesia.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS pada Juni lalu mengatakan bahwa simpanan dengan bunga di atas bunga penjaminan sudah tidak dijamin oleh LPS. Maka dari itu, pihak bank harus memberikan kejelasan kepada para nasabahnya terkait hal tersebut.

Ini menyangku resiko yang dialami, dia menambahkan bahwa penawaran bungan simpanan yang terlalu tinggi tidak menyalahi pihak bank, selama bank mampu menjelaskan kepada para nasabahnya terkait resiko itu.

“Karena kalu memang nasabah sudah benar-benar paham bahwa high return itu selalu beriringan dengan high risk seperti halnya berinvestasi, maka dianggap sah-sah saja.” jelasnya.

Meski demikian, pihak LPS terus memantau dan memastikan para bank digital untuk melakukan sosialisasi kepada para nasabahnya terkait resiko tersebut.